WahanaNews-Jambi I Berdasarkan hasil temuan Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenzer, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) sejak tahun 2020 hingga 2021 sudah 7 kali mengubah akta.
Ebenezer membantah PT GSI tidak mencari keuntungan dalam tes PCR.
Baca Juga:
Ini Beda Tes PCR Pada Pasien Covid-19 dengan Cacar Monyet
“Dari mana tidak mencari keuntungannya (GSI), kita sudah menemukan data dari tahun 2020 sampai 2021, GSI itu sudah 7 kali perubahan akta,” ungkap Immnuel di Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Kamis (4/11/2021).
“Artinya mereka coba menyamarkan bisnis mereka di dalam PCR ini, artinya republik ini seperti republik gangster lah yang membuat kita malu.”
Dalam negara demokrasi, lanjut Immnuel, seharusnya good governance melakukan transparansi dengan mengungkap berapa angka sesungguhnya tes PCR.
Baca Juga:
KAI Mulai Berlakukan Wajib Tes RT-PCR Bagi Pelanggan Usia 18 Tahun yang Belum Booster
“Ini harga PCR sebetulnya berapa? Ini kan tidak diungkap,” katanya.
“Dan kita menemukan terakhir kemarin, harga antigen itu cuma Rp18.000 per stik kok mereka naikin Rp100 ribu, kan kurang ajar mengambil bisnis di tengah penderitaan rakyat ini.”
Immanuel menambahkan, jika pesta di balik mahalnya harga tes PCR dan antigen tidak dihentikan akan sangat berbahaya bagi pemerintahan Jokowi.
“Ini pemeras semua, pemeras. Karena PCR ini lucu dari Rp2 juta, Rp1 juta, kemudian Rp450 Ribu, Rp275, ini kan dilelang harganya, kurang aja,” kata.
Perihal ini, Immanuel mengatakan Presiden Jokowi sependapat dengannya bahwa telah terjadi bisnis di balik mahalnya biaya tes PCR dan Antigen.
Sebab Presiden Jokowi, kata Immanuel, selalu berpihak pada penderitaan rakyat.
“Problemnya garong-garong, maling-maling di sekeliling Jokowi ini tidak pernah peka sosial. Saya nggak mau pakai kata indikasi, saya bilang garong, maling,” ujar Immanuel.
Bahkan Immanuel pun menantang pihak pebisnis PCR di lingkaran Jokowi yang tidak terima dengan pernyataan untuk melaporkannya ke polisi.
“Kalau mereka tidak suka tinggal laporin, yang namanya Immanuel Ebenezer itu selalu mengkritik dengan kata garong dan maling. Kalau merasa dirugikan laporkan saja, penjarakan saya, nggak susah kok, ini negara hukum,” ujarnya.
Sebab, bisnis PCR di lingkaran Presiden Joko Widodo benar adanya.
“Saya nggak mau pakai kata dugaan, saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan,” tegas Immanuel.
“Kenapa kami tidak memakai kata dugaan atau indikasi, orang sudah pasti kok. Kan saya bertanggung jawab. Kalau mereka tidak suka, mereka laporkan saya bisa dipidana.” (tum)
