WahanaNews-Jambi | Viral Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi sedang ramai diperbincangkan, bahwasanya yang dipangil akrab Pak De Sugiyono tidak menjabat lagi pertanggal 15 Desember 2021.
Sedangkan beliau Pensiun masih 4 Bulan Lagi, masa jabatan diperkirakan habis Maret tahun 2022.
Baca Juga:
Destinasi Hits Terbaru Indonesia, 5.000 Wisatawan Serbu IKN Setiap Hari
Saat berbincang dengan WahanaNews.co Kepala sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi mengatakan, pemberhentian sebagai Kepala Sekolah atas dasar berita acara hasil monitoring pelaksanan PPDB, Kamis (23/12/21).
Diduga melakukan pelanggaran atas keputusan Gubernur Jambi No: 374/KEPGUB/Disdik–2.3/2021 tentang penetapan daya tampung penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah dan kejuruan negeri dalam Provinsi Jambi tahun pelajaran 2021/2022.
Maka dipandang perlu untuk diberhentikan sementara dari penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah untuk kepentingan penyidikan isi surat keputusan Gubernur.
Baca Juga:
Netanyahu Tawarkan Rp79 Miliar untuk Bebaskan Satu Sandera di Gaza
Sugiyono saat berbincang-bincang dengan rekan–rekan Aliansi Aktivis Jambi menjelaskan jumlah SMP dengan SMA di Kota Jambi tidak seimbang,
“Tujuan bernegara jelas salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak seimbangnya atas jumlah SMP dan SMA sedangkan SMP di kota Jambi ini SMP 1 S/d 25 sedangkan SMA 1 s/d 13," tegasnya.
Foto: Kepala Sekolah SMA N 8 kota jambi bersama Aliansi Aktivis Jambi
Tambahnya, dalam pasal 31 setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak dan wajib. Belajar program Pemerintah dan dalam sistim pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Mengangkat MBS/Manajemen Berbasis sekolah (School Best Management).
Proses mengelolah sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah langsung semua komponen warga sekolah. Begitu pula Kepala Dinas tidak boleh mengintervensi sekolah.
"Kenapa hanya sekolah SMA negeri 8 Kota Jambi yang dapodiknya tertutup, sedangkan sekolah lain Terbuka?". Ucap Sugiyono.
Donner sebagai salah satu anggota Aliansi Aktivis Jambi mengatakan akan turut membantu oknum yang diduga terjolimi oleh keputusan sepihak.
"Semua elemen masyarakat berhak mendapatkan keadilan yang sama tanpa membeda-bedakan oknum tertentu" tutup donner. [afs]
