Pemerintah Provinsi Jambi dalam waktu dekat menyalurkan bantuan sosial kepada 5.000 penarik ojek pangkalan dan ojek daring yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan total anggaran sebesar Rp 1,62 miliar.
"Bantuan sosial atau bansos atas dampak penyesuaian harga BBM di Provinsi Jambi untuk para penarik ojek tersebut diserahkan dalam minggu ini dimana masing-masing tukang ojek akan menerima sebesar Rp 324.300," kata Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi, Johansyah, Rabu.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Dalam minggu ini Pemprov Jambi menyerahkan bantuan kepada 5.000 penarik ojek pangkalan dan ojek daring yang sudah terdata dan SK-nya sudah ditandatangani Gubernur Jambi.
Pendataan telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan dibuatkan SK-nya oleh bupati atau wali kota.
Bansos ini diserahkan dalam satu tahap saja dan diberikan melalui kantor pos. Bansos untuk tukang ojek ini sudah dirumuskan dimana per harinya sekitar 1,5 liter. Setiap penarik ojek ini mereka dapat bantuan sekitar Rp 324.300.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Rincian tukang ojek yang menerima bansos itu ada di Kabupaten Kerinci sebanyak 665 orang kemudian Merangin 350 orang, Sarolangun 113, Batanghari 111, Muarojambi 198, Tanjungjabung Timur 102, Tanjungjabung Barat 180, Tebo 195, Bungo 286 dan Kota Sungaipenuh 805 orang.
"Penerima terbanyak ada di Kota Jambi ada sebanyak 1.995 penarik ojek yang dapat bantuan termasuk juga ojek online," kata Johansyah.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi telah memberikan bantuan kepada 6.000 nelayan di kawasan pesisir Jambi tepatnya Kabupaten Tanjungjabung Barat dan Timur yang telah mendapatkan Bansos BBM sehingga mereka tetap bisa melaut.
