Jambi.WahanaNews.Co | Beberapa opsi telah dilakukan Pemerintah terkait solusi angkutan BB di Jambi, Dewan menilai permasalahan yang kerap terjadi ada Beberapa perusahaan yang tidak konsisten dengan kesepakatan. Kamis (22/2/2024)
Tiga opsi skema angkutan batubara menjadi pilihan Pemerintah Jambi saat ini, guna mengatasi persoalan dampak Negatif jika angkutan batubara kembali dibuka dan beroperasi di jalan Nasional.
Baca Juga:
Deputi Kemenkop UKM: Koperasi Berperan Penting Tingkatkan Kapasitas UMKM dan Taraf Hidup
Secara umum Tiga opsi yang dipilih oleh Pemerintah Jambi, dinilai Dewan sangat baik dan pas untuk saat ini. Hanya saja apakah pihak perusahaan dapat komitmen menjalankan opsi yang ditawarkan Pemerintah yang sedikit berdampak pada jumlah produksi BB mereka.
Elpisina Anggota DPRD provinsi Jambi menuturkan, persoalan selama ini yang membuat semrawutnya angkutan BB ini karena pihak perusahaan kerap tidak konsisten dengan aturan yang telah disepakati bersama.
“Beberapa perusahan tambang ini, Beberapa ya. Tidak semua, ada yang masih tidak komitmen. Ketika Gubernur sudah memberikan izin operasi dengan catatan membatasi jumlah armada ada beberapa perusahan yang tidak komit, itu permasalahan yang kerap terjadi selama ini, “ jelas Elpisina yang juga Putra Daerah asli Batanghari ini.
Baca Juga:
Kemenkop UKM Terus Dukung UMKM di Tengah Penurunan Daya Beli Masyarakat
Lanjutnya, setelah armada tersebut di stop sementara namun pihak Perusahaan terkesan tidak peduli atau buang diri dan tidak mau tanggung jawab berdalih itu bukan urusan mereka.
“Jika berpedoman pada UU Minerba itu jelas, bahwa proses oenambangan itu mulai dari eklpoistasi, eksplorasi, transportasi dan penjualan itu merupakan satu rangkaian semua. Tidak bisa perusahaan tambang mau laru atau lepas tangan dari itu semua, “ tandasnya. [yg]
