Jambi.wahananews.co | Bupati Tanjung Jabung Timur, Romy Haryanto, Selasa (7/2/23) menerima rombongan delegasi Jambi Menggapai Keadilan (JMK) sebuah komunitas group diskusi via WA dengan berbagai latar belakang anggotanya seperti aktivis, akademisi, praktisi, mahasiswa, tokoh masyarakat serta mantan pejabat tinggi Jambi.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan terlihat begitu akrab , Bupati menyambut positif usulan Tim JMK yang dikoordinir rekan Fiet Haryadi dan Jefri Bintara Pardede tersebut.
Baca Juga:
Kapolda Jambi Bersama Danrem 042/Gapu Hadiri Rapim TNI-Polri Dipimpin Presiden RI
Meski tidak terlalu formal, diskusi yang berlangsung di ruang rapat Bupati tersebut membahas persoalan yang saat ini tengah jadi perbincangan publik, terutama di group WA JMK.
Dua hal yang menjadi topik perbincangan diskusi singkat dengan orang nomor satu di Bumi Sepucuk Nibung ini yakni soal upaya pemindahan kantor pusat PetroChina ke Jambi serta soal transportasi batubara yang sudah mengganggu kepentingan umum.
Desakan JMK agar manajemen Petrochina memindahakan kantor pusatnya ke Jambi tentunya bukan tanpa alasan. Hal ini terkait dengan perpanjangan kontrak kerja Petrochina dengan SKK Migas serta hingga tahun 2043 mendatang serta Jambi adalah salah satu area pengeboran terbesar Petrochina di Indonesia.
Baca Juga:
Simak, Ini 4 Manfaat Rutin Memotong Kuku
Menanggapi usulan delegasi JMK tersebut, Romy dengan tegas mengatakan dirinya mendukung penuh, bahkan siap menjadi garda terdepan sepanjang itu untuk kepentingan Jambi.
"Saya mendukung penuh upaya kawan-kawan JMK untuk meminta pihak Petrochina memindahkan kantor pusat mereka ke Jambi," tegasnya.
Upaya pemindahan kantor pusat sebuah perusahaan besar yang bergerak dibidang migas ini tenyata juga pernah dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Riau beberapa tahun lalu dan ternyata berhasil memindahkan kantor pusat Chevron di Jakarta ke Riau.
Tentu akan banyak manfaat positifnya jika kantor pusat mereka berada di daerah yang bersangkutan. Selain mempersingkat urusan administrasi, yang lebih penting lagi adalah adanya kedekatan secara emosional antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat yang saling menguntungkan.
Sementara itu, untuk persoalan batubara ditanggapi oleh mantan Bupati Tanjab Barat, Usman Ermulan yang juga merupakan anggota JMK dan ikut dalam rombongan memberikan usulan menarik.
Menurutnya, jika harus membuat jalan khusus tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dan menimbulkan persoalan baru jika menghentikan aktivitas truk batubara tersebut. Solusi alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak stockpille di sepanjang sungai untuk pembongkaran batubara tersebut, sehingga truk pengangkut batubara tersebut tidak terlalu jauh membawa batubara sampai ke pelabuhan Talang Duku. Selanjutnya batubara yang dibongkar tersebut diangkut kembali oleh ponton lewat jalur sungai menuju pelabuhan.
"Memindahkan jalur transportasi lewat sungai mungkin jauh lebih murah biayanya dibandingkan dengan membuat jalan khusus," ungkapnya.
Semoga usulan dan saran yang disampaikan JMK dapat membantu Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Jambi untuk mengambil keputusan terbaik. [Yg]
