Jambi.wahananews.co | Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah batu bara di Jambi. Termasuk dengan mengusulkan adanya penerapan ganjil genap angkutan batu bara di Jambi.
Namun, Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Dhafi mengatakan, bahwa penerapan ganjil genap angkutan batu bara di Jambi tidak akan menyelesaikan masalah.
Baca Juga:
Menunggu Penantian Perubahan Merek Twitter.com Jadi X.com
Justru, menurutnya akan memperparah situasi perlintasan batu bara di Jambi.
Sebab, kata dia, dengan adanya ganjil genap, mau tidak mau jumlah kendaraan yang bisa beroperasi akan ditambah.
“Yang tadinya ditetapkan 400 ribu, bisa bertambah jumlahnya. Dengan catatan, yang keluar 4.000, tapi sisanya mau dikemanakan,” katanya.
Baca Juga:
Netizen Sebut Mahfud MD Tak Bisa Bedakan Lebah Madu dan Tawon
Kombes Pol Dhafi mengatakan, ada baiknya jumlah tersebut dihitung secara ilmiah dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ada baiknya dihitung lagi dengan BPS. Baiknya berapa kalau 4.000 operasional dengan kendaraan cadangan yang akan mengisi, jangan langsung ditetapkan 11,500 atau 9.500. Jangan, tidak boleh,” kata dia.
“Karena tetap akan memperparah situasi pelinsaran batu bara. Tidak akan menyelesaikan masalah dengan adanya ganjil genap,” kata dia.
Ditambah lagi, kata Dhafi, petugas yang akan memeriksa truk batu bara di lapangan tersebut. Justru kata dia, hal ini akan mempersulit.
Apalagi jika dilakukan saat malam hari.
“Kita akan kesulitan, apalagi di malam hari, siapa yang akan mengecek mana yang ganjil dan genap, instansi mana yang akan mengecek itu, sementara dari kepolisian sendiri sudah sibuk dengan pengaturan,” ujarnya.
Kata Dhafi, nantinya para petugas dari kepolisian akan sibuk dengan pengaturan pembatasan jam operasional.
“Sudah sibuk nanti pembatasan jam operasional, pasti anggota tergelar untuk memasukkan ke tempat yang aman bagi kendaraan batubara yag jalan saat jam tidak operasional,” kata dia.
“Jadi untuk ganil genap bukan solusi yang tepat,” tegasnya lagi.
Ia mengingatkan lagi, bahwa jika harus menambah kuota truk batu bara untuk operasional, harus dihitung secara ilmiah.
“Libatkan BPS dan rapatkan dengan stakeholder lainnya. Yang jelas, 4000 ini sudah menekan angka kecelakaan dan mengurai kemacetan, walaupun belum sesuai dengan harapan masyarakat,” kata dia.
Lanjut Dhafi, terutama untuk malam hari, pada saat masyarakat membutuhkan jalan umum, baik itu rumah sakit, ambulans dan sebagainya.
“Apalagi dengan Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba memberikan target sebesar 35 juta ton di tahun 2023, tanpa memperhatikan faktor jalan, tidak memperhatikan manajemen transportasi yang ada, ini bisa menjadi bumerang dan konflik sosial yang tinggi di Provinsi Jambi,” tandasnya. [Yg]
