Jambi.WahanaNews.Co| Wali Kota Jambi, Maulana, mengakui bahwa keputusan pembongkaran Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kota Jambi dilakukan secara “setengah dipaksakan”. Bahkan ia menyebutkan bahwa perencanaan program tersebut belum sepenuhnya matang.
Pernyataan itu disampaikan Maulana saat menghadiri Dialog Publik tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri para pimpinan organisasi masyarakat (ormas), LSM, media, serta pengamat dan pakar pembangunan di Kota Jambi.
Baca Juga:
DPR Ingatkan TNI dan Kemhan Perketat Keamanan Amunisi Usai Insiden Garut
Dalam dialog tersebut, Maulana berulang kali menegaskan bahwa pembongkaran TPS merupakan aspirasi masyarakat. Ia bahkan mempersilakan pihak yang meragukan hal tersebut untuk menanyakan langsung kepada warga yang menyaksikan proses pembongkaran.
“Kalau tidak percaya, silakan tanya masyarakat yang ada di lokasi saat pembongkaran dilakukan,” ujarnya.
Meski demikian, kebijakan tersebut menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari tokoh pemuda Alam Barajo, M. Rosyid, yang akrab disapa Rosyid Jurnalis.
Baca Juga:
WNA Ngamuk di Bali, Legislator: Indonesia Terbuka, tapi Bukan untuk Pelanggar Hukum
Rosyid menilai, jika pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat, maka beban biaya pengelolaan atau pembuangan sampah seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, terutama bagi warga yang kurang mampu.
“Programnya bagus, tapi perlu dikaji ulang agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar membuat Kota Jambi terlihat bersih,” tegas Rosyid.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap kebijakan publik, khususnya yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.
Dialog publik ini menjadi ruang terbuka bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan dan masukan terkait pengelolaan sampah di Kota Jambi, yang hingga kini masih menjadi persoalan krusial di tengah masyarakat. [yg]
