“Tanpa keberpihakan negara, petani dan nelayan akan terus tersisih di tanah mereka sendiri,” ujarnya.
Menutup pidatonya, Rifai mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengandalkan capaian ekonomi makro. Pemerintah harus memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan dasar rakyat. Kedaulatan pangan dan stabilitas harga, yang merupakan pondasi utama bagi ekonomi nasional yang inklusif.
Baca Juga:
Wamendag: Pemanfaatan Perjanjian Dagang untuk Kuasai Pasar Global
Jika ingin keadilan tumbuh, mulailah dari desa, dari mereka yang menjaga pangan bangsa, tutupnya.
Ikut hadir dalam acara ini, dalam kesempatan itu Ir. Zulham S. Koto, MBA, Praktisi Perkebunan dan Industri Turunan PT AGRINAS; Elland Yupa Sobhyatta, Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir; Ayi Firdaus mewakili Dirjen Perhutanan Sosial, Kepala Sesi 1 Balai PS; serta Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc., Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN. Acara ditutup dengan penanda tanganan komitmen bersama mengawal program kedaulatan pangan dan percepatan reformasi agraria. [yg]
