Jambi.WahanaNews.Co| Publik dikejutkan dengan kondisi Kebun Bukit Kausar milik PTPN IV Regional Bukit Kausar di Desa Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Alih-alih rapi dan produktif, ribuan hektare kebun milik negara itu kini berubah menjadi rimba belantara.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya skandal anggaran fiktif. Sebab berdasarkan RAB, kebun tersebut menerima dana perawatan rutin mencapai 1 Rp Miliar per tahun.
Baca Juga:
Lawan atau Mati Dibodohi: DPW Serbuk Jambi Buka Kelas Paralegal 6 Bulan Tahun 2026
Fakta di lapangan bertolak belakang 180 derajat dengan laporan di atas kertas. Pantauan, gulma dan anak kayu tumbuh setinggi lebih dari 3 meter. Barisan tanaman sawit tidak terlihat akibat tertutup semak.
"Kami heran, faktanya ada dana ratusan juta untuk semprot gulma dan pruning. Tapi lihat sendiri, ini sudah kayak hutan. Sejak kapan disemprot?" ujar warga Desa Merlung Ardiansyah sewaktu dijumpai media wahana news.co dilokasi.
Pos anggaran yang seharusnya direalisasikan meliputi Pemupukan, Pengendalian Gulma, Pruning, dan Perawatan Jalan Produksi. Namun seluruhnya tidak terlihat hasilnya.
Baca Juga:
Andreas Hugo Pareira: Urus Badan Usaha Kini Semudah Genggaman, Mahasiswa STIPER Ditantang Jadi Pengusaha Legal dan Berdaya Saing
Menyikapi hal ini, salah seorang aktivis 98, Joni Hutagaol dr LSM Development Of Goverment ( DOGER) jambi mendesak Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Negeri Tanjabbar, dan KPK RI segera melakukan penyelidikan.
"Ini jelas indikasi anggaran fiktif. Uangnya dicairkan, tapi pekerjaannya tidak ada. Ini sudah merugikan keuangan negara dan harus diusut tuntas. Jangan-jangan ini skandal baru BUMN," tegasnya.
Joni juga menambahkan ,Kebun PT BUKIT KAUSAR ini aset negara, kalau aggarannya ada tapi kebun nya dibiarkan mati, itu sudah merugikan keuangan negara, kami meminta APH tegas, jangan sampai uang rakyat habis tanpa hasil, dan kondisi ini berpotensi masuk pasal 2 dan pasal 3 UU no 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi ( TIPIKOR)
Sementara itu Pihak PTPN IV Regional Bukit Kausar hingga berita ini diturunkan belum memberikan klarifikasi mengenai besaran anggaran pemeliharaan Yang terealisasi di tahun 2026 ini, Upaya konfirmasi via WhatsApp dan telepon hanya dijawab singkat: "kegiatan ini menggunakan pihak ketiga berupa Vendor, tetapi sewaktu di tanyakan Mengenai pos anggaran pemeliharaan sampai sekarang belum mendapatkan jawaban.
Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaenis Propinsi Jambi, kembali menanggapi Mengenai hal Ini, bahwa sudah sepatutnya APH propinsi jambi sesegera mungkin untuk menindaklanjutin permasalahan Ini, yang diduga Telah merugikan Keuangan Negara, kami juga Akan mencoba ikut mengawasi.
“Dugaan penyimpangan pos Anggaran pemeliharaan yang dilaksanakan oleh PTPN IV REGIONAL BUKIT KAUSAR jambi, dan kami dAri DPD GPM PROPINSI Jambi akan mencoba menyuratin APH Jambi seperti Kejati jambi dan BPK RI perwakilan jambi atas dugaan penyimpangan anggaran pemeliharaan di PT BUKIT KAUSAR desa Merlung Kecamatan Renah mendaluh Kabupaten Tanjabbarat” ujarnya.
“Kami juga meminta Direksi/ Pimpinan PTPN IV REGIONAL jambi untuk sesegera mungkin mengambil alih permasalahan ini,
jikalau memang diperlukan Pecat / mutasi Oknum Oknum PT BUKIT KAUSAR yang bermain di permasalahan ini,karena sudah jelas yang digunakan adalah anggaran Negara yang dipos kan Melalui kas APBN,
sesegera mungkin turun dan audit kelapangan,jangan hanya duduk diam di kantor menerima laporan saja” tandas fayzal menutup pembicaraannya kepada Media ini.
sementara itu,wahana news.co perwakilan Jambi masih mencoba mengkoorfirmasi kepada Pejabat dan direksi PTPN IV regional Jambi,tetapi sampai berita ini dinaikkan belum mendaptkan jawaban. [yg]
