Jambi.wahananews.co | Gubernur Jambi, Al Haris menyatakan akan ada pergantian pejabat di tahun 2023 ini. Dia mengatakan, saat ini Pemprov Jambi masih menunggu isi dari Kementrian Dalam Negeri (Mendagri).
"Job fit sudah dilakukan, sudah ada juga yang dirombak beberapa jabatan," kata Al Haris, Senin, 2 Januari 2023.
Baca Juga:
Menpora Dito dan InJourney Bahas Kolaborasi Penyelenggaraan Event Olahraga
Berdasarkan keterangannya itu, jumlah pejabat yang akan diganti, cukup banyak. Namun, Al Haris enggan menyebutkan jumlah pastinya.
"Lumayanlah jumlahnya," katanya.
Ditanyakan mengenai kemungkinan pejabat eselon II yang nonjob, Al Haris mengatakan dalam ASN, tidak ada istilah nonjob. Yang ada, adalah masa jabatan pejabat tersebut tidak diperpanjang.
Baca Juga:
BAKI Resmi Berdiri, Indonesia Satukan Arbitrase Olahraga dalam Satu Lembaga
"Tidak ada istilah nonjob, jabatan tidak diperpanjang sebutannya. Kalau demosi kemungkinan ada," katanya.
Terkait dengan polemik jabatan Direktur RSUD Raden Mattaher, yang masih berstatus pegawai Kementerian Pendidikan, Al Haris juga angkat bicara. Saat ini, pihaknya sedang meminta klarifikasi kepada Kementerian tersebut.
"Sebab status kepegawaianya kan di sana. Meskipun dari Menpan ada surat, karena ini yang memakai tenaganya sebelumnya dan membayar gajinya adalah Kemendikbud, tentu kami ingin meminta klarifikasi," katanya.
Hingga saat ini, Dirut RSUD Raden Mattaher, disebutkan Al Haris digaji oleh Kementerian Kesehatan, bukan dari Pemprov Jambi. Pemprov Jambi hanya mengeluarkan anggaran untuk membayar tunjangan jabatannya sebagai Dirut RSUD.
Ditanyakan apakah saat pelantikan, Gubernur tidak memeriksa dulu status kepegawaian sehingga bisa kecolongan, Al Haris membantah kecolongan.
"Tidak kecolongan. Selama ini diperbolehkan, ASN dari perguruan tinggi itu boleh dipinjam pakaikan di lembaga pemerintah," tandasnya. [Yg]
