Jambi.WahanaNews.co | Kapolda Jambi, Irjen Pol A Rachmad Wibowo menghadiri dan menjadi pembicara dalam Seminar dan Penandatanganan MOU tentang restorative justice oleh Lembaga Adat Jambi dengan tema “Meningkatkan Peran Lembaga Adat Melayu Jambi dalam kebijakan Restorative Justice guna mensukseskan pencapaian Jambi Mantap” di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Provinsi Jambi, Sabtu (19/3/2022).
Menurutnya, pengertian Restoratif Justice adalah keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
Baca Juga:
Kapolda Sumbar Lakukan Inspeksi Mendadak di Sejumlah SPBU
“Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam pasal – pasal harus memenuhi persyaratan umum dan khusus,” ujarnya.
Diakuinya, beberapa kasus di Jambi yang diselesaikan melalui adat dan proses hukum dihentikan melalui restoratif justice, diantaranya konflik penggarapan lahan antara warga Desa Sumerap dengan warga Desa Muak, Kabupaten Kerinci, yang mengakibatkan warga tertembak.
Selanjutnya, konflik lahan proyek PLTA KMH dengan Ulayat Rencong Telang Pulau Sangkar, konflik SAD dengan masyarakat di Air Hitam, Sarolangun.
Baca Juga:
Kapolri Berterima Kasih Kepada TNI dan Tim Gabungan yang Evakuasi Kapolda Jambi dari Hutan Kerinci
Kemudian, kasus perusakan rumah dan kendaraan roda dua dihentikan melalui restoratif justice (demi hukum), kasus konflik antar kelompok dalam permasalahan lahan yang mengakibatkan korban luka di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dihentikan juga melalui restoratif justice (demi hukum).
“Lembaga adat sangat penting dalam menciptakan situasi aman di masyarakat, peran tersebut bisa dilakukan melakukan musyawarah/mediasi dan menjalankan hukum adat,” ujarnya.
Namun demikian, katanya, tidak semua tindak pidana bisa di restoratif, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme.
Tampak hadir pada acara tersebut Gubernur Jambi Dr. H. Alharis, Kajati Prov. Jambi Sapta Subrata, Ketua DPRD, Prov Jambi Edi Purwanto, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Prov. Jambi, H. Hasan Basri Agus, Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Feri Handoko, Dir Intelkam Polda Jambi Kombes Pol Bondan Witjaksono, Direskrimum Polda Jambi Kombes Pol Kaswandi Irwan, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto, dan Kabid Kum, Polda Jambi Kombes Pol Yudi Chandra Erlianto, Kajari Kota Kabupaten se Provinsi Jambi, Perwakilan Pemerintah Kota Kabupaten se Provinsi Jambi, Ketua dan Pengurus LAM Provinsi, Kota dan Kabupaten Se- Provinsi Jambi.[gab]
