WahanaNews-Jambi I Sejumlah masiswa di Kabupaten Merangin melakukan aksi demonstrasi. Mereka menolak anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Merangin, Sekda dan Wakil Ketua DPRD Merangin, Kamis (30/09/2021).
Para mahasiswa menilai, pengadan mobil dinas tersebut tidak tepat dimasa pandemi.
Baca Juga:
DPRD Kabupaten Merangin Gelar Rapat Paripurna Penetapan Calon Wakil Bupati
Sementara itu Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Merangin mengatakan Bupati tak pernah meminta mobil dinas baru.
"Bupati sudah menyampaikan jika dirinya tidak akan menerima mobil dinas baru itu, beliau kan sebelumnya juga sudah memberitahukan bahwa mobil dinas baru itu bukan beliau yang minta tetapi keinginan oleh DPRD sendiri," kata Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Merangin Jambi, Khoiri, kepada wartawan, Jumat (1/10/2021).
Khoiri mengatakan mobil dinas baru yang dianggarkan dalam APBD Perubahan itu ditujukan untuk mengganti mobil dinas yang sempat mengalami kecelakaan. Dia mengatakan Bupati Merangin siap membatalkan pengadaan mobil dinas tersebut.
Baca Juga:
Berkomitmen Atasi Stunting Bupati Merangin "Semua Mitra Kerja Harus Solid"
"Anggaran mobil dinas baru ini kan karena mobil yang lalu yang digunakan bupati alami kecelakaan, tetapi jika ditolak, bupati secara umum juga telah menyetujui jika memang harus mobil itu dibatalkan, beliau tidak mempersoalkannya," ujar Khoiri.
Dia menyebut Bupati Merangin sudah pernah menolak pengadaan mobil dinas baru. Namun, dia ogah mengomentari pengadaan mobil dinas untuk Pimpinan DPRD dan Sekda.
"Bupati sendiri sudah menolaknya, kalau pun sudah sah dianggarkan itu, saya rasa tanya sama pihak DPRD saja, kalau bupati tidak masalah jika harus dibatalkan, kalau untuk DPRD dan sekda tanya yang bersangkutan saja, kan sudah jelas bupati tidak masalah kalau mobil dinas itu dibatalkan," kata Khoiri.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Merangin, Jambi, melakukan penolakan terhadap perencanaan pengadaan mobil dinas baru yang akan dianggarkan untuk bupati pada tahun ini. Mahasiswa itu bahkan juga sempat menjalankan aksi unjuk rasa demi menolak mobil dinas baru itu.
Perencanaan pembelian mobil dinas baru untuk Bupati, Sekda dan Wakil Ketua DPRD disana dinilai tidak etis dalam kondisi pandemi. Dana anggaran itu dinilai mahasiswa kenapa tidak dialihkan untuk hal lain seperti penanganan COVID-19 atau anggaran pembangunan infrastruktur yang masih sangat minim dan banyak yang rusak.
Sempat terjadi keributan antara mahasiswa dan seorang wakil rakyat di gedung itu. Ketegangan antara mahasiswa dan wakil rakyat ini lantaran aksi penolakan mahasiswa dari mobnas tersebut tidak digubris oleh mereka.
Polisi sempat mengamankan 7 orang mahasiswa karena aksinya sudah melewati jam maksimal. Para mahasiswa itu telah dipulangkan oleh polisi. (tum)
