Jambi.wahananews.co| Pengurus MPW Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Jambi silaturahmi dengan DPRD Provinsi Jambi, Senin 13 Juni 2022.
Edi mengatakan bahwa dirinya sudah pernah menyampaikan kepada Gubernur Jambi untuk membentuk Task Force (gugus tugas, red) yang khusus membicarakan batubara.
Baca Juga:
Serahkan Formulir Pendaftaran, Verry Mulyadi Siap Bawa Pemuda Pancasila Jadi Lebih Baik
“Jadi day to day, mereka hanya fokus membicarakan dan mencari solusi permasalahan batubara,” tutur Edi.
Selain itu dirinya juga pernah mengusulkan agar transporter batubara diberi label, sehingga bisa diketahui dan dicatat jumlah pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan oleh transporter tertentu.
“Tapi kami DPRD kan cuma bisa melakukan fungsi pengawasan, nggak bisa punishment,” jelas Edi.
Baca Juga:
60 Kader Pemuda Pancasila Lolos Pileg 2024, Bamsoet: Bukti Kompetensi di Arena Politik
Edi menyampaikan bahwa inti permasalahan batubara di Provinsi Jambi ada pada pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan), namun menurutnya saat dipanggil Gubernur pemilik IUP tidak hadir.
“Nanti coba kita (DPRD, red) yang panggil, apa mau hadir?” kata Edi.
Adapun terkait aturan, ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini menyampaikan bahwa DPRD sedang menggodok Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Batubara yang merupakan revisi atas perda sebelumnya.