JAMBI.WAHANANEWS.CO, JAMBI — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jambi menyampaikan sikap tegas dalam aksi demonstrasi gabungan mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi. Senin (01/09/2025)
Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menuntut agar DPRD segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja dan tanggung jawab moral mereka sebagai wakil rakyat.
Baca Juga:
“Ketika Jalanan Menjadi Ruang Sidang Terbesar”
Dalam pernyataannya, Ludwig menyoroti tiga isu utama yang menjadi fokus tuntutan GMNI:
Pertama,Tunjangan Berbasis Kinerja
Ludwig menegaskan bahwa pemberian tunjangan kepada anggota DPRD tidak seharusnya dilakukan secara otomatis. Menurutnya, tunjangan tersebut harus didasarkan pada kinerja nyata dan terukur. “Rakyat menuntut keadilan, dan keadilan itu harus diwujudkan melalui kerja politik yang bertanggung jawab, bukan sekadar kehadiran formal di gedung dewan,” ujarnya.
Kedua, Penguatan Mekanisme Recall.
GMNI Jambi mendorong adanya mekanisme recall yang lebih tegas terhadap anggota DPRD yang tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Ludwig menilai bahwa fraksi-fraksi partai politik harus berani mengevaluasi dan mengganti anggota yang tidak aktif atau tidak optimal dalam menjalankan fungsi legislatif. “Rakyat tidak butuh wakil yang hanya duduk, tapi wakil yang benar-benar bekerja,” tegasnya.
Selanjutnya,Menanggapi kerusakan fasilitas gedung akibat aksi massa, GMNI Jambi menolak segala bentuk pengalokasian anggaran perbaikan yang dibebankan kepada APBD. Ludwig menyatakan bahwa anggaran rakyat tidak boleh digunakan untuk memperbaiki fasilitas dewan, sementara masih banyak kebutuhan publik yang lebih mendesak. “Kerusakan tersebut adalah konsekuensi dari kegagalan DPRD dalam mengelola aspirasi rakyat,” katanya.
Baca Juga:
Reformasi Dewan: Gaji Tinggi Harus Sejalan dengan Integritas dan Fungsi Konstitusional
Ludwig juga turut menyampaikan kekecewaan atas sikap DPRD Provinsi Jambi yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam merespons aksi mahasiswa. Ia menyesalkan tidak adanya satu pun perwakilan dewan yang keluar untuk berdialog dengan massa aksi.
“Kami sangat kecewa. Aksi damai yang kami lakukan dengan penuh tanggung jawab moral tidak digubris. Ini menunjukkan bahwa DPRD semakin jauh dari rakyat yang mereka wakili,” ungkap Ludwig.
Lebih lanjut,Ludwig menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa sikap abai dari DPRD hanya akan memperkuat semangat perjuangan mahasiswa. “Jika DPRD terus memilih bungkam, maka jangan salahkan bila gelombang perlawanan semakin membesar. Suara rakyat tidak bisa dibungkam, suara mahasiswa tidak bisa ditindas,” pungkasnya.
