Dugaan praktik mafia minyak ilegal di wilayah Kabupaten Batanghari kian menjadi sorotan publik. Aktivitas pengeboran tanpa izin yang berlangsung di sejumlah titik disebut masih terus berjalan.
Beberapa sumber menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian. Informasi yang beredar mengarah pada sejumlah nama perwira aktif di lingkungan Polres Batanghari yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait tudingan tersebut.
Baca Juga:
Punya Tahi Lalat di 6 Bagian Ini? Konon Rezeki Anda Gak Akan Putus
Aktivitas pengeboran ilegal di sejumlah titik seperti KM 33, KM 51, hingga Desa Senami dilaporkan masih berlangsung. Penindakan hukum yang dilakukan selama ini dinilai sebagian pihak lebih banyak menyasar pekerja lapangan.
“Yang ditangkap hanya kuli kecil. Bos-bosnya aman. Seolah ada kekuatan besar yang melindungi,” ungkap warga yang minta identitasnya dirahasiakan pada Rabu, (25/2/2026).
Dugaan Keterlibatan Oknum Perwira
Baca Juga:
Dosen UIN Jambi Digerebek Bareng Mahasiswi, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas
Baru-baru ini beredar pemberitaan yang menyorot seorang yang diduga perwira polisi berinisial Ipda N yang disebut memiliki kedekatan dengan sosok bernama Uwal, yang sebelumnya dikabarkan berstatus daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus ledakan sumur minyak pada akhir 2025. Bukannya ditangkap, dia malah dikabarkan masih bebas dan melakukan aktivitasnya seperti biasa.
Namun, status hukum dan perkembangan penanganan perkara tersebut belum dapat dikonfirmasi secara resmi.
Nama lain yang turut disebut adalah Rudi, yang dikabarkan memiliki jaringan distribusi dalam bisnis minyak ilegal. Selain itu, seorang polisi dari unit tindak pidana tertentu (Tipidter) berinisial Ipda FG juga disebut dalam aktivitas ilegal tersebut yang diduga berperan sebagai “tukang kordinasi” yang menjaga agar aktivitas tersebut tidak mendapatkan gangguan dari pihak manapun.
