Wakil Gubernur Jambi Drs.H.Abdullah Sani,M.Pd.I., mengharapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi motor penggerak dalam upaya penguatan ekosistem perekonomian daerah melalui peningkatan akses keuangan.
Hal tersebut disampaikan Sani saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) TPAKD se Provinsi Jambi Tahun 2022, yang berlangsung di Gedung Mahligai Bank Jambi, Senin (05/09/2022).
Baca Juga:
Kanwil Kemenkumham Sulteng Tingkatkan Kesadaran dan Cegah Perundungan Siswa Lewat Diseminasi HAM
"Keberadaan TPAKD ini sangat penting sekali sebagai motor penggerak perekonomian di Provinsi Jambi, terlebih dalam kondisi covid-19 beberapa tahun terakhir ini dimana TPAKD merupakan salah satu upaya dalam mendukung pemulihan perekonomian daerah,” ujar Sani.
Sani menuturkan, akses keuangan merupakan hak dasar bagi masyarakat, dan memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dalam berbagai forum kebijakan publik, isu akses keuangan berkaitan erat dengan upaya mendorong kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sektor sektor produktif.
Baca Juga:
Kemenkumham Sulawesi Barat Harmonisasi 10 Rancangan Peraturan Bupati di Polman dan Mamasa
“Untuk mewujudkan itu semua, tentu memerlukan program yang mampu mempercepat akses keuangan di daerah dalam rangka menciptakan pertumbuhan perekonomian yang lebih merata, partisipatif, dan inklusi,” tutur Sani.
Sani mengungkapkan, kehadiran TPAKD sebagai forum koordinasi menjadi sangat penting, bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam upaya mempercepat akses keuangan di daerah serta untuk mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah guna lebih mendukung kemandirian suatu daerah.
“Kehadiran TPAKD sendiri bertujuan untuk lebih mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung dalam meningkatkan perekonomian daerah, mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta dari Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan Kementerian / Lembaga di daerah, Lembaga Jasa Keuangan dan para pemangku kepentingan terkait,” ungkap Sani.