Meskipun Pemohon telah menang di KI, gugatan ke PTUN akan diajukan untuk memohon pengadilan agar menguatkan Putusan Komisi Informasi tersebut dan memerintahkan eksekusi segera terhadap Dinas PUPR Merangin. Langkah ini merujuk pada Pasal 47 UU KIP, yang membuka peluang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan. Diharapkan PTUN dapat mengeluarkan ketetapan yang memaksa Badan Publik untuk patuh.
Sikap Dinas PUPR Merangin yang tidak melaksanakan kewajiban hukum yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi dikategorikan sebagai dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan dasar UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Pemohon akan melaporkan kasus ini agar Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Rekomendasi kepada atasan langsung Kepala Dinas PUPR, yakni Bupati Merangin, untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut.
Baca Juga:
Dampak Nyata Manfaat Indonesia-Korea CEPA, Keripik dari Malang Tembus Negeri Ginseng
"Ini adalah upaya kami untuk menegaskan bahwa hak publik tidak boleh dipermainkan oleh birokrasi. Kami akan terus berjuang hingga hukum ditegakkan dan informasi yang seharusnya terbuka benar-benar disajikan kepada publik," tutup Ranto, sembari berharap Komisi Informasi Jambi dan instansi terkait dapat bertindak cepat mengawasi pelaksanaan putusan ini. [yg]
