WahanaNews-Jambi I Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional (DPC GMNI) Jambi melakukan aksi di depan gedung DPRD Jambi, menentang keputusan ketua DPRD Provinsi Jambi yang menetapkan anggaran sebesar Rp. 1,5 miliar di APBD 2021 untuk pembelian 71 unit Laptop bagi para anggota dewan, Senin (04/10/2021).
Ketua DPC GMNI Jambi Wiranto Manalu, mengatakan alokasi anggaran tersebut sangat berseberangan dengan nilai luhur kemanusiaan dan juga ditengah pandemi covid 19, dimana masyarakat bukan hanya bertahan melawan pandemi covid 19 melainkan juga bertahan dari kesulitan ekonomi yang melanda Indonesia ini khususnya di Jambi.
Baca Juga:
Aksi Nasional Aliansi Buruh/Pekerja Akan Padati Kantor DPRD Provinsi Jambi Selama 3 Hari
Menurut Wiranto, anggaran tersebut lebih baik difungsikan untuk memberikan modal usaha atau bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat covid 19.
DPC GMNI Jambi, menolak tegas dan mengecam kebijakan DPRD Provinsi Jambi ini karena tidak adanya konsistensi dalam pemulihan khusunya pada sektor ekonomi.
“Bila DPRD tidak mampu memberikan kebijakan yang solutif ditengah pandemi ini, kami GMNI siap memberikan pembekalan dan bimbingan teknis,” kata Wiranto Manalu.
Baca Juga:
Calon Lokasi Pembangunan Stadion Center DPRD Provinsi Jambi Akan Gelar Rapat
“Kami tidak anti dengan perkembangan dan pembangunan, dan kami juga tidak anti dengan kebijakan kebijakan yang dirumuskan oleh para dewan kami, tapi kami lebih sepakat atas nama kemanusiaan, anggaran itu lebih tepat dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” lanjut Bung Bona Tua Sinaga selaku Korlap dalam aksi ini.
Menurut merka, pengelontaran anggaran senilai 1,5 M ini haruslah memiliki urgensi dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan rakyat, jangan hanya memperhatikan kebutuhan para pejabat. Apalagi Pandemi covid 19 yang melanda, seharusnya lebih memperhatikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, bila pemerintah serius dalam penyelesaian problema percepatan serta pemulihan ekonomi.
Selain mengganggarkan pembelian laptop, DPRD juga pernah mengeluarkan kebijakan yang tidak masuk akal ditengah pandemi. Yakni rehabilitasi kantor DPRD yang tidak perlu, yang seharusnya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan serta peningkatan ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid 19.
Tindakan kritikan ini dibuat adalah semata-mata bentuk kepedulian serta kepekaan para mahasiswa sebagai agent of change, agent of control dan sebagai perpanjangan tangan dan lidah masyarakat yang masih mendapat ketidakadilan.
Sementara itu ditengah aksi dari DPC GMNI Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edy Purwanto selaku ketua ketok palu tidak hadir untuk menjawab persoalan ini.
"Kami sudah mencoba mengkonfirmasi tapi belum ada balasan dari dan kami sangat mengharapkan kehadiran DPRD secara nyata bukan hanya secara perwakilan,” tutup Wiranto. (tum)
