WahanaNews-Jambi I Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pemantau Anggaran Negara (DPP LSM MAPPAN), kembali menyuarakan aspirasinya di Kantor DPRD Kota Jambi, Selasa (26/10/21).
Kedatangan mereka untuk menagih janji Junaidi Singarimbun anggota DPRD Kota Jambi dari partai PDIP, terkait tindak lanjut temuan LHP BPK RI Tahun 2017 atas kelebihan tenaga Kontrak yang membenani APBD Kota Jambi senilai Rp5,8 Miliar.
Baca Juga:
Hina Siswi SMP Pengkritik Pemkot, Polda Jambi Periksa Komedian Debi Ceper
Kedatangan sejumlah aktivis tersebut untuk kembali mengingatkan Wakil Rakyat Kota Jambi, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pengawas atas segala kebijakan dilingkup Pemkot Jambi.
Hadi Prabowo mengatakan dalam orasinya bahwasannya berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi, ditemukan Pengangkatan Tenaga Kontrak (Honorer), sebanyak 381 Pada 5 OPD yang membebani APBD sebesar 5.8 Miliar.
Sebagai informasi kelebihan tenaga kontrak terdapat pada Dinas Perhubungan sebanyak 200 orang dengan nilai kebocoran annggaran sebesar Rp3,2 Miliar, pada dinas PUPR Sebanyak 87 orang dengan nilai Kebocoran Rp1,2 Miliar, pada dinas pendidikan sebanyak 10 orang dengan nilai kebocoran senilai 66 Juta, pada dinas perdagangan dan perindustrian sebanyak 73 orang dengai nilai Kebocoran Rp1 milyar 89 Juta, dan Dinas Kesehatan sebanyak 11 orang dengan nilai kebocoran mencapai Rp132 Juta.
Baca Juga:
Jabatan Teraneh di Dunia: Jaksa Aktif Merangkap ASN Pemda di Jambi
“Kami dari DPP LSM MAPPAN, sudah pernah menyurati secara resmi 5 OPD terkait untuk mempertanyakan tindak lanjut temua BPK RI tersebut, namun sampai saat ini belum ada jawaban yang kami terima,” jelas Hadi Prabowo.
Dilain tempat Hadi Prabowo didepan Kejaksaan Tinggi jambi, meminta 5 kepala OPD terkhusus Kepala Dinas Perhubungan, Kota Jambi untuk mempertanggung jawabkan kebocoran anggaran senilai Rp3,2 Miliar, yang sudah dikucurkan untuk membayar insentif tenaga kontrak, karna dinas perhubungan yang paling besar kebocorannya.
Jelas dari bahasa audit BPK RI, bahwa prosedur pengangkatan tenaga Kontrak pada 5 OPD dilingkup Pemkot Jambi tersebut tidak memeliki dasar hukum alias cacat hukum. Seharusnya Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Dinas Pendidikan mengajukan Nota Dinas Kepada Walikota Jambi agar diproses sesuai aturan, namun faktanya hal tersebut dilakukan.
