Kedua, pekerja militan, terdiri dari pekerja pabrik gula, pekerja kereta api, dll. Mereka melakukan demonstrasi dan pemogokan menuntut kenaikan upah dan kondisi kerja yang lebih baik melalui serikat pekerja yang ada. Ketiga, pemuda, yang terdiri dari intelektual muda berpendidikan Barat, yang membentuk kelompok-kelompok diskusi di kota-kota besar dan mulai mengekspresikan semangat nasionalisme dan kebebasan politik. Dengan ketiga unsur tersebut,berusaha melawan dominasi dan manipulasi pemerintah kolonial Belanda.
Proses kebangkitan masyarakat sipil memanifestasikan dirinya dalam beberapa jenis gerakan sosial. Yang pertama adalah perlawanan simbolik, yang mencakup berbagai tindakan tidak langsung untuk mengontrol aturan negara.
Baca Juga:
Ratusan Mahasiswa Korban Penipuan Resah karena Pinjol, Polres Bogor: Kami Carikan Solusinya
Tujuan utama dari kegiatan semacam ini adalah untuk mewakili berbagai pengaduan dan tuntutan hukum dalam bentuk tulisan, pertunjukan seni dan diskusi kritis, pertemuan, dll. Kedua, resistensi realistis dalam merespon langsung kebijakan pemerintah atau sistem politik sosial ekonomi saat ini.
Ketiga, tindakan langsung atau tidak langsung yang menyerukan terciptanya situasi sosial politik yang lebih baik, khususnya Chilek, dan perlawanan pragmatis simbolis yang berupaya mereduksi kontrol negara atas berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Aspek lain yang sangat mungkin berperan penting dalam perkembangan masyarakat sipil di Indonesia adalah LSM.Dalam konteks organisasi politik, seperti partai politik berbasis profesi dan kelompok kepentingan, saat ini kecil harapan.
Baca Juga:
116 Mahasiswa IPB Resah Diuber Pinjol, Polisi: Kami Upayakan Solusi Terbaik
Namun LSM dapat mengisi ruang publik yang mandiri dalam wacana politik Indonesia di masyarakat sipil.Perkembangan masyarakat sipil juga tampaknya berjalan seiring dengan peran dan komitmen mahasiswa saat ini dan masa depan.Cara lain untuk mengembangkan masyarakat sipil di Indonesia adalah dengan secara sistematis membekali warga negara dengan pendidikan kewarganegaraan melalui kegiatan formal, sambil menyangkal prinsip ideologi politik pemerintah. [Yg]
