Jambi.Wahananews.co | Puluhan Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jambi menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan BBM, Kamis (01/09/2022).
Selain unjuk rasa menolak kenaikan BBM, GMNI juga meminta Presiden untuk mengusut pemburu rente subsidi BBM atau yang lebih dikenal dengan mafia Migas.
Baca Juga:
Harga Sawit di Jambi Naik Pekan Ini
Unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) mendapat kawalan ketat dari pihak kepolisian. Massa menolak rencana naiknya harga BBM bersubsidi karena dinilai menyulitkan warga termasuk berdampak terhadap naiknya harga sembako di pasaran.
Ketua GMNI Jambi, Wiranto Manalu mengatakan, aksi demonstrasi untuk melakukan protes rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Kalau BBM naik akan berdampak buruk kepada masyarakat," ungkapnya, saat ditemui di lokasi.
Baca Juga:
Walikota Jambi Terpilih Jadi Presidium Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia
Dia beranggapan, kenaikan BBM merupakan salah satu kebijakan memperihatinkan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena tidak pro dengan aspirasi masyarakat. Apalagi setelah adanya pandemi Covid-19 yang melanda yang membuat perkonomian belum stabil.
"Pemerintah jangan gagap menaikkan harga BBM, dikarenakan banyak hal yang harus dibenahi dan masyarakat belum sepenuhnya kembali ke siklus normal untuk menjalankan perekonomian dan keluar dari pandemi yang melanda lebih dari 2 tahun kemarin," tambahnya.
Lebih lanjut, selain aksi kenaikan harga BBM, pihaknya juga mendesak Presiden RI untuk memberantas pemburu rente BBM bersubsidi. Selain itu juga mendesak Presiden terhadap BPH Migas karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, yang membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM.
"Kami juga mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas, terkait adanya dugaan penyelewengan distribusi BBM Bersubsidi yang tidak tepat sasaran," jelas.
Oleh karena itu, GMNI berharap kepada pemerintah, agar segera memberantas mafia-mafia energi yang jelas menghambat distribusi BBM subsidi dari alokasi yang harusnya diterima masyarakat. Dan juga Pemerintah harus lebih detail mengkaji soal kenaikan harga BBM.
"Kami berharap pemerintah jangan menaikkan harga BBM bersubsidi, karena banyak hal yang harus dibenahi dan masyarakat belum sepenuhnya kembali ke siklus normal untuk menjalankan perekonomian, karena dua tahun kemarin dilanda pandemi Covid-19,”,tutupnya. [Yg]
