Jambi.wahananews.co | Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto turun ke kawasan perkebunan sawit PT Berkat Sawit Utama (BSU) di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Rabu (31/8/2022).
Kegiatan ini dilakukan Edi untuk memastikan agar proses penyelesaian konflik lahan antara PT. BSU dan Suku Anak Dalam (SAD) 113 berjalan dengan baik sesuai dengan hasil rapat bersama Menteri ATR/BPN 22 Juli 2022 lalu.
Baca Juga:
Saksi Bakar Kotak Suara Pilkada di Jambi, Salah Paham dengan KPPS
Merujuk pada rapat 22 Juli 2022, jika PT BSU tidak mampu menyediakan lahan sebanyak 750 hektare di areal PT Berkah Sapta Palma (BSP) untuk 744 jiwa masyarakat SAD 113 sampai dengan 30 Agustus 2022.
PT BSU akan menyerahkan lahan di kawasannya merujuk ke Peta Survei Mikro yang telah ditentukan bersama oleh Kanwil BPN Provinsi Jambi dan Forkopimda Provinsi Jambi.
"Kita ingin memastikan bahwa kesepakatan antara SAD 113 dengan pihak PT BSU berjalan dengan baik sebagaimana kesepakatan 22 Juli 2022 lalu dengan Menteri ATR/BPN, dan hari ini kita melakukan pengukuran, bikin batas, patok-patok seluas 750 Ha sesuai kesepakatan,” ujar Edi.
Baca Juga:
PPAT Ungkap Perputaran Uang Narkoba Helen di Jambi Capai Rp1,1 Triliun
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi itu berharap bahwa ini adalah solusi akhir, sehingga tidak ada konflik lanjutan setelah proses pengukuran ini. Edi mengharapkan tidak ada lagi kelompok-kelompok tertentu yang meng-klaim lahan sepihak dan melakukan hal-hal yang inkonstitusional.
Karena kesepakatan yang dihasilkan bersama Menteri ATR/BPN telah melalui proses identifikasi dan verifikasi yang panjang dan komprehensif.
“Ini bukti negara hadir dalam proses penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan, dan kehadiran kami disini untuk mengamankan keputusan yang telah disepakati bersama tersebut,” tambah Edi. Pada kesempatan yang sama Danrem 042/Gapu, Brigjen TNI Supriono, yang juga ikut turun ke lokasi PT BSU menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk mengawal keputusan negara agar sesuai dengan kesepakatan bersama Menteri ATR/BPN dan tidak salah tempat.
