“ADPMET berkomitmen memperkuat kolaborasi antar daerah penghasil untuk memperjuangkan tata kelola migas yang berkeadilan dan mendorong hilirisasi berbasis ekonomi daerah. Ini penting agar nilai tambah energi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga:
Kementerian ESDM Sebut RI Butuh 8,6 Juta Ton LPG per Tahun
Dalam konteks ini, Jambi disebut sebagai salah satu provinsi dengan potensi besar pengembangan minyak rakyat dan energi terbarukan. Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong sinergi antara BUMD, koperasi, dan masyarakat penambang minyak tradisional agar kegiatan produksi berjalan aman, legal, dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Pembebasan Lahan Dikebut, MARTABAT Prabowo-Gibran: Integrasi Jabodetabekjur Tak Bisa Ditunda
Hasil rapat menyepakati bahwa pembinaan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun ke depan, dengan fokus pada peningkatan manajemen teknis, keselamatan kerja, dan kepatuhan lingkungan.
Pemerintah daerah diminta aktif melakukan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan aparat keamanan untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai aturan.
