Gubernur Al Haris menjelaskan, hasil pembahasan dan kajian yang dilaksanakan menghasilkan sejumlah rekomendasi potensi lokal TORA yang sebagian besar berasal dari pelepasan kawasan hutan serta tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat. Provinsi Jambi mempunyai potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) yang cukup besar bersumber dari Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Inver PPTKH) seluas 901,293 Ha, Adendum IUPHHK seluas 874,721 Ha, Tata Batas Lama seluas 50,445 Ha, dan Revisi RTRW Provinsi Jambi Tahun 2012 seluas 8.846,097 Ha.
“Hingga tahun 2025, sebagian besar dari lokasi tersebut telah ditindaklanjuti persertifikatan tanahnya melalui Redistribusi Tanah. Namun demikian, masih diperlukan upaya strategis untuk menyelesaikan lahan-lahan yang bermasalah pada lahan pelepasan Kawasan Hutan yang belum dapat dilaksanakan legalisasi asetnya," jelas Gubernur Al Haris.
Baca Juga:
48 Persen Lahan Bersertifikat Dikuasai Elite, Pemerintah Akui Ada Kesalahan Kebijakan
"Selain penataan aset, Provinsi Jambi juga memiliki potensi penataan akses dalam Reforma Agraria yang perlu mendapat perhatian, terutama pada sektor unggulan daerah yaitu pertanian dan perkebunan. Potensi tersebut antara lain terdapat di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, serta di Desa Bukit Telago, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo," tambahnya.
Lebih lanjut Gubernur Al Haris mengungkapkan, Potensi Aset dan Potensi Akses yang telah disebutkan sebelumnya telah dituangkan dalam Rekomendasi Potensi TORA untuk ditindaklanjuti melalui penataan aset dan Rekomendasi Penataan Akses GTRA Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini.
"Rekomendasi ini menjadi pijakan penting bagi kita semua dalam membangun kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah strategis, khususnya dalam menyinergikan program dan anggaran bersama pemerintah daerah setempat, dan demi mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jambi yang lebih terarah dan berkelanjutan," ungkap Gubernur Al Haris.
Baca Juga:
Wawako Binjai Hadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang se-Provinsi Sumatera Utara
Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, terdapat 4 (empat) isu strategis, salah satunya Produktivitas Ekonomi dan Ketimpangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi dan mendukung menyukseskan Program Reforma Agraria, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan/kesenjangan serta meningkatkan pemerataan pembangunan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria, kita memiliki forum kolaboratif yang kuat antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi ini saya mengajak kita semua untuk: 1. Mengidentifikasi permasalahan agraria di setiap kabupaten/kota, merumuskan solusi inovatif dan strategis yang tepat sasaran, 2. Memperkuat koordinasi antara seluruh anggota Gugus Tugas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, 3. Mendorong percepatan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Melalui forum ini, mari jadikan tahun 2025 sebagai tahun percepatan Reforma Agraria di Provinsi Jambi. Kita harus memastikan bahwa setiap jengkal tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," ucapnya.
“Sebagai ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jambi saya harus memastikan pada rapat ini bahwa program-program yang menjadi target nasional dan daerah apakah Reforma Agraria masih bisa dijalankan atau tidak kita reformasi lagi, kalau masih bisa kita lanjutkan ke tahun 2026. Artinya apa yang diharapkan kepada pemerintah oleh masyarakat untuk kepastian hukum hak-hak mereka terjamin, serta konflik-konflik lahan yang harus kita hindari yang harus kita jaga kepastian hukum bagi mereka hak-hak mereka untuk masyarakat termasuk juga aset-aset daerah yang belum terselesaikan, seperti sertifikat tanah,” pungkasnya.
