WahanaNews-Jambi I Bupati Tanjung Barat H. Anwar Sadat S. Ag, meyerahkan sertifikat di Lokasi Prioritas Reforma Agraria, Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi. Acara tersebut berlangsung dua hari yang dilaksanakan di aula balai Desa Delima pada Minggu (24/10/2021) dan Senin, (25/10/2021).
H. Anwar Sadat S.Ag menyerahkan 500 sertifikat atas 71 Ha secara simbolis kepada warga Desa Delima pada Senin, (25/10/2021).
Baca Juga:
Mobil Patwal Iring-Iringan Bupati Tanjabbar Terguling, Bagaimana Kronologis nya?
Anwar Sadat menuturkan pihaknya siap berkerjasama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), kelompok tani dan Pemerintahan desa, untuk mempercepat reforma agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Khususnya 700 ha lahan garapan petani Desa Delima yang masih berada dikawasan hutan untuk dijadikan sebagai objek reforma agraria.
Anwar juga menambahkan bahwa pihaknya akan memerintahkan seluruh stakeholder terkait untuk membantu apa yang menjadi kekurangan dalam mendorong LPRA usulan masyarakat Delima agar dapat disampaikan ke kementerian dalam rangka pelepasan kawasan tersebut untuk masyarakat Desa Delima.
Kemudian, Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) membagi-bagikan sertifikat tanah tersebut secara langsung kepada masyarakat. BPN berharap sertifikat yang diberikan tidak digunakan untuk digadaikan atau diperjual belikan untuk berfoya foya. Tetapi untuk memajukan ekonomi masyarakat Desa Delima.
Baca Juga:
Seorang Ayah di Tanjabbar Nekat Mencuri Ayam Untuk Beli Susu Anak Usia 4 Bulan
Pihak Kantah BPN mengatakan 700 Ha akan dilepaskan dari kawasan hutan dan akan diredistribusikan ke warga Desa Delima. KSP atau Wamen agraria pun dikatakan akan turun ke Desa Delima untuk meninjau langsung situasinya bagaimana. Kantah BPN juga berharap kepada masyarakat supaya masyarakat terus memperjuangkan lahan seluas 700 Ha tersebut.
“Kami mengucapkan terimakasih karena Desa Delima merupakan salah satu wilayah Lokasi Prioritas Reforma Agraria yang didorong bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, Konsorsium Pembaruan Agraria, Persatuan Petani Jambi, Kelompok Tani, dan pemerintah Desa” ujar Suhono selaku Kepala Desa Delima.
Ponirin warga Desa Delima, yang juga anggota PPJ (Persatuan Petani Jambi) menjelaskan sejarah konflik yang terjadi di Desa Delima. Ponirin berharap masyarakat Delima memiliki keberanian dan kejujuran tentang hak mereka.
